Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Piutang Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Access Distribution)

PROPOSAL SKRIPSI

"Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Piutang Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Access Distribution)"

 

                                                          
                                 Nama                 : Susi Lona Agustina
                                 N.P.M                  : 26210757

                                 Kelas                  : 4EB10

                                 Jurusan / Jenjang   : Akuntansi / S1

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2013

1. Latar Belakang Masalah

         Era globalisasi pada dewasa ini mengalami banyak perubahan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat persaingan suatu bisnis atau suatu pasar. Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk tetap mempertahankan usahanya dan untuk tetap bisa bersaing secara sehat di tengah-tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

         Di dalam mempertahankan usahanya, perusahaan mempunyai cara dengan meningkatkan penjualan baik penjualan secara tunai maupun kredit. Di samping itu, perusahaan juga perlu untuk melakukan pengawasan agar mengetahui tingkat kepatuhan dan pelaksanaan tugas yang dijalankan.

           Salah satu   sumber  penerimaan kas suatu perusahan  adalah   piutang sebagai  salah satu cara penerimaan kas selain dengan cara tunai. piutang harus di kelola dengan baik karena merupakan jaminan kelangsungan  hidup bagi  perusahan .  Setiap perusahan yang menjalankan usahanya dengan cara penjualan kredit  akan menjumpai kendala  dimana ditemukan beberapa customer yang tidak memenuhi kewajibnnya untuk membayar  seluruh hutangnya.

            Pengendalian intern sangatlah dibutuhkan dalam sistem akuntansi penjualan krdit dan piutang karena untuk mengurangi tingkat resiko kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Sistem pengendalian intern yang memadai seperti  struktur organisasi   yang memisahkan fungsional secara jelas , sistem prosedur dan pendelegasian wewenang untuk setiap bagian, praktek yang sehat dan pegawai yang cakap  seluruhnya  dapat terwujud apabila  sistem akuntansi penjualan didukung  dengan sistem pengendalian  intern  dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat memperkecil resiko kerugian perusahaan.

            Dari uraian tersebut di atas  penulis mencoba  untuk mendalami dan membahas topik tersebut dengan judul    “  Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dan Piutang Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Access Distribution)”

2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a.       Rumusan Masalah

              Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis akan merumuskan masalah – masalah yang akan dibahas tuntas sebagai berikut :

1.      Bagaimana sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang yang diterapkan pada Access Distribution?

2.      Apakah penerapan sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang  menunjang pelaksanaan pengendalian intern?

b. Batasan Masalah

            Agar batasan masalah tidak terlalu luas  maka penulis membatasi  masalah   sebagai berikut  :

1.      Sistem Akuntansi

2.       Penjualan Kredit

3.      Piutang

4.      Pengendalian Intern

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.      Untuk mengetahui sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang yang diterapkan pada Access Distribution.

2.      Untuk mengetahui seberapa efektif sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang bagi pengendalian intern.

4. Tinjauan Pustaka

4.1  Tinjauan Umum Tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

4.1.1        Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem, saling berhubungan yang memiliki fungsi  dengan tujuan yang sama.

Informasi adalah keterangan/data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dimana data/keterangan tersebut diolah sehingga berguna bagi penerima dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik untuk keputusan saat ini maupun keputusan yang akan datang.

Akuntansi adalah suatu seni yang terdapat pencatatan transaksi, penggolongan, peringkasan, pengevaluasian, dan penginterpretasian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 2001 : 3)

Sedangkan menurut (Zaki Baridwan, 1998 : 4), sistem informasi akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, prosedur, maupun laporan  yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

4.1.2        Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi memiliki sebuah tujuan di dalam pengembangan nya antara lain :

1.        Untuk menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu

2.        Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada

3.        Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern

4.        Untuk membantu meningkatkan kualitas keputusan

4.2  Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengendalian Intern

4.2.1        Definisi Sistem Pengendalian Intern

Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraph 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1.         Keandalan pelaporan keuangan

2.         Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3.      Efektivitas dan efisiensi operasi

Sedangkan menurut Baridwan (1998 : 13), sistem pengendalian intern itu adalah “Meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkanlebih dahulu”

4.2.2        Tujuan   Sistem Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan (Mulyadi, 2002):

1.  Keandalan informasi keuangan

2.  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3.  Efektivitas dan efisiensi operasi.

Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua yang berbunyi:

”Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”.

Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

4.2.3        Unsur-Unsur  Sistem Pengendalian Intern

Unsur pokok dalam sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001 : 165) meliputi :

1.    Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

              Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2.    Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam sebuah organisasi, setiap transaksi yang terjadi harus berdasarkan otorisasi pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, suatu organisasi harus dibuat suatu sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

3.    Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan praktik yang sehat.

4.2.4        Keterbatasan Pengendalian Intern Suatu Entitas

Pengendalian intern suatu perusahaan memiliki keterbatasan bawaan yang

melekat, Mulyadi (2002):

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personel lain, dapat melakukan kesalahan dalam melakukan pertimbangan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2.  Gangguan lain dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi

Karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4.    Pengabaian oleh manajemen.

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya di sini manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi bagi dirinya, atau untuk menutupi ketidak patuhannya terhadap peraturan yang berlaku.

5.    Biaya lawan manfaat.

Biaya diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian intern. Oleh karena itu, walaupun pengendalian untuk suatu hal diperlukan namun, kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanan tidak sepadan dengan manfaatnya.

4.3  Tinjauan Umum Tentang Penjualan

4.3.1        Definisi Penjualan

           Menurut Ikatan Akuntan Indonesia  dalam bukunya   Standar Akutansi Keuangan  ( 1994 : 232 )  adalah :  “ Penjualan biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang   secara kontektual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang telah disepakati bersama oleh perusahaan “

                      Adapun pengertian penjualan menurut Zaki Baridwan adalah : “Penjualan merupakan terjadinya suatu pertukaran barang atau jasa dengan uang sebesar nilai kegunaan yang diberikan dari barang atau jasa yang dilakukan produsen dengan konsumen”

4.3.2        Jenis-Jenis Penjualan

Dari segi kegiataannya, penjualan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1.    Penjualan Tunai

Penjualan tunai adalah penjualan yang dilakukan oleh produsen dalam menjual barang dan jasa yang dihasilkan kepada konsumen dimana pada saat itu juga konsumen langsung membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

2.    Penjualan Kredit

Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan oleh produsen dimana barang atau jasa sudah diterima terlebih dahulu oleh konsumen dan pembayaran dilakukan di kemudian hari.

4.4  Tinjauan Umum Tentang Piutang

4.4.1        Definisi Piutang

Dalam usaha untuk meningkatkan atau memperbesar volume tingkat penjualan, perusahaan lebih banyak menual produknya secara kredit. Meskipun penjualan ini tidak langsung menambah penerimaan kas namun biasanya harga barang maupun jasa lebih mahal dibandingkan dengan penjualan secara tunai.

Menurut Bodnar dan Hopwood (1996 : 272) : “Piutang dagang adalah uang yang terhutang oleh pelanggan atas barang yang telah kita jual atau jasa yang telah kita berikan kepadanya”

4.4.2        Penggolongan Piutang

Menurut Zaki Baridwan di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Intermediate mengenai penggolongan piutang adalah :

1.    Piutang Dagang

Piutang yang timbul dari penjualan barang-barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

2.    Piutang Bukan Dagang

Piutang yang timbul bukan dari penjualannya suatu barang maupun suatu jasa. Yang termasuk piutang bukan dagang antara lain deposit sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran, piutang deviden maupun bunga, dan lain-lain.

3.    Piutang Penghasilan

Penggunaan dasar waktu dalam akuntansi menghasilkan adanya pengakuan terhadap penghasilan yang masih akan diterima. Penghasilan seperti itu diperoleh atas dasar waktu sehingga pada akhir periode dihitung berapa jumlah yang sudah menjadi pendapatan dan jumlah tersebut dicatat sebagai piutang penghasilan.

4.4.3        Klasifikasi Piutang

Piutang adalah adalah kewajiban pihak lain kepada perusahaan yang diakibatkan karena adanya transaksi penjualan kredit.

Menurut Warren, Reeve, Fess , klasifikasi piutang yaitu :

1.    Piutang Usaha (Account Receivable)

            Transaksi yang menciptakan adanya piutang adalah penjualan secara kredit. Piutang dicatat dengan mendebet akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini diperkirakan akan tertagih dalam waktu jangka pendek.

2.    Wesel Tagih (Notes Receivable)
            Wesel tagih adalah jumlah terutang bagi pelanggan, dimana pelanggan dimaksud telah menerbitkan surat utang formal kepada perusahaan. Promes atau wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari enam puluh hari.

3.    Piutang Lain-Lain (Other Receivable)

          Piutang lain-lain biasanya disajikan terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari satu tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang karyawan.

4.5  Kajian Penelitian Sejenis

            Analisis pengujian pengaruh variabel independen terhadap variable dependen telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, yaitu :

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1	2.          LISHA	Analisis Pengendalian Internal Atas Penjualan Kredit dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba Rugi Pada CV. Jaya Makmur Diesel	1. Penjualan Kredit 2. Piutang Usaha 3. Pengendalian Internal	Questionaress	Berdasarkan pengisian ICQ dapat disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan pengendalian internal pada CV. Jaya Makmur Diesel berkategorikan baik dengan tingkat keefektifitasan 96%%

5.     Kerangka Konseptual

Pengendalian merupakan suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan yang berguna agar kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya pengendalian yang baik dalam perusahaan dan telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan faktor sumber daya manusia yang telah dipersiapkan. Berdasarkan fungsi dan proses pengendalian yang ada, pihak perusahaan dapat mengetahui gejala-gejala penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan sebelum hal tersebut menimbulkan kerugian yang membahayakan perusahaan. Pengendalian intern dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa perencanaan telah dijalankan sesuai dengan yang dikehendaki, karena banyak usaha yang gagal disebabkan lemahnya pengendalian.

Dalam menganalisis sistem pengendalian intern pendapatan perlu memperhatikan sistem yang telah dipakai karyawan yang mengoperasikannya. Analisa terhadap sistem pengendalian intern pendapatan memang perlu dilakukan guna mengetahui apakah sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan telah dijalankan dengan baik atau apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan dan apakah sistem yang diterapkan oleh perusahaan selama ini dapat dipertahankan atau perlu dilakukan perubahan agar penyimpangan dapat dihindari.

6.     Metode penelitian

6.1      Variabel  yang diteliti

Dalam pengumpulan data penelitian , data yang mendukung pembatasan skripsi yaitu data yang mendukung variable yang mempunyai pengaruh  terhadap judul  skripsi yaitu  :

            1.  Sistem Akuntansi

2.      Penjualan Kredit

3.      Piutang

4.      Pengendalian Intern

6.2    Teknik  Pengumpulan Data

6.2.1        Data Primer

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah  yang akan dibahas  dalam skripsi  penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut

1.   Penelitian kepustakaan

    Penelitian kepustakaan merupakan  penelitian untuk memperoleh data   dari bahan bacaan  berupa buku, artikel,  yang diperoleh  dan di keluarkan  oleh perusahaan.

            2.  Penelitian lapangan

Penulis memperoleh data  yang berhubungan dengan perusahan yang   akan di teliti dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan staf yang dianggap    mengetahui  masalah yang akan diteliti.

4.         Observasi 

Penulis mengadakan  pengamatan langsung  atas dokumen - dokumen dan laporan  serta kebijakan   yang berhubungan    dengan  masalah yang akan diteliti sebagai bagian penting dalam penyusunan karya tulis ini.

6.2.2        Data Sekunder

            Data sekunder , metode pengumpulan data yang dapat di peroleh dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi  yang dapat menunjang kelengkapan penyusun  dengan cara mempelajari teori-teori , buku atau data lainnya  yang berhubungan dengan objek penelitia.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Warren, Carl S,; James M.Reeve; Philip E.Fess, 2008, Pengantar Akuntansi. Edisi 21, Buku Satu. Salemba Empat, Jakarta

ULASAN JURNAL GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Nama    : Susi Lona Agustina
Kelas    : 4EB10
NPM    : 26210757

Latar Belakang

     Good Governance (tata pemerintah yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli terhadap kepentingan warga (Dwiyanto, 2005).

     Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin komplek dan semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Padahal seharusnya penyelenggara negara yang baik harus menjadi perhatian yang serius. Transparansi memang menjadi salah satu solusi tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai good governance.

     Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu,diharapkan ada input yang diperoleh dalam rangka perencanaan pembangunan sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.

     Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini mengakibatkan dua implikasi strategis, yaitu pertama situasi desentraliasi politik dan keuangan telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan; kedua pemerintah daerah telah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk mendapatkan, mengelola dan mengalokasi dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat ( Harun, 2008).

     Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara daya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

      Melaksanakan good governance yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan good governance ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri (Budi Mulyawan, 2009).

     Selain dengan melaksanakan good governance pengendalian intern juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Pengendalian intern di dalam suatu organisasi mempunyai peran penting juga untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Kualitas pengendalian internal suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukan bahwa kualitas pengendalian internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk akan dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun. Disisi lain kualitas pengendalian internal juga bisa mewujudkan kemanan dan kenyamanan bagi pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut mulai dari tingkatan pemimpinan organisasi (top management) hingga pegawai di tingkat paling bawah (lower/operational management).

     Mengingat peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka semakin jelas bahwa pelaksanaan good governance dan pengendalian intern sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

     Untuk menilai kinerja organisasi itu tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat dinginakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara, alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilhan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang permasalahanya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.

     Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efisiensi pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar efisiensi proses yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan utama yaitu menciptakan Good Governance serta di dukung dengan adanya pengendalian intern itu akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang menjadi lebih baik.

OPERASIONAL VARIABEL

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Kinerja organisasi	Studi dokumentasi	Sudah = 1 belum= 0	nominal
GCG	kuesioner	Scoring	likert
Pengawasan Intern	COSO	Nilai Komp.	rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

·         Pengaruh GCG terhadap kinerja organisasi secara parsial (Uji T)

koefisien determinasinya (0,2202)=0,048, menunjukan bahwa besarnya pengaruh pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi adalah 4,8%. Artinya 4,8% variabilitas variabel kinerja organisasi dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu pelaksanaan good governance.

·         Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja organisasi secara parsial (Uji T)

koefisien determinasinya (0,3312)=0,11, menunjukan bahwa besarnya pengaruh pengendalian internterhadap kinerja organisasi adalah 11%. Artinya 11% variabilitas variabel kinerja organisasi dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu pengendalian intern.

·         Pengaruh GCG dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi secara simultan (Uji F)

Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung>Ftabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh nilai Fhitung sebesar 12,756. Dengan mengambil taraf signifikasi α sebesar 5% maka Ftabel sebesar 3,10 sehingga Fhitung>Ftabel(12,756>3,10) dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya pelaksanaan good governance dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.

·         Koefisien Determinasi

nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh pelaksanaan good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi, yaitu sebesar 0,217 atau 21,7%. Artinya 21,7% variabilitas variabel kinerja organisasi dipengaruhi secara simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah pelaksanaan good governance dan pengendalian intern.

 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Daerah Kota Tasikmalaya pada umumnya telah melaksanakan good governance dan pengendalian intern dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai total jawaban responden mengenai pelaksanaan good governance dengan kategori sangat baik dan pengendalian intern dengan kategori baik. Artinya ruang lingkup pelaksanaan good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta hal yang mencakup dari pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring itu telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Dinas Daerah Kota Tasikmalaya telah menjalankan kinerjanya dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai total jawaban responden mengenai kinerja organisasi dengan menunjukan kategori baik. Dengan demikian kinerja organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya yang dilihat dari cakupan produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas mencapai hasil yang baik.

3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan path analysis, maka pelaksanaan good governance memiliki hubungan dengan pengendalian intern. Artinya semakin baik pelaksanaan good governance dilakukan maka semakin baik pula pengendalian intern pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, maupun sebaliknya.

4. Berdasarkan uji hipotesis dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan good governance dan pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Pengujian secara simultan menunjukan bahwa, pelaksanaan good governance dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Artinya apabila pelaksanaan good governance dan pengendalian intern dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka kinerja organisasi pada Daerah Kota Tasikmalaya akan meningkat.